Wacana mengenai Kurikulum Berbasis AI Generatif dan standarisasi modul ajar nasional merupakan isu krusial yang menuntut PGRI untuk memposisikan diri secara taktis. Di satu sisi, pemanfaatan AI adalah keniscayaan teknologi; di sisi lain, standarisasi yang terburu-buru berisiko memicu masalah baru dalam hal orisinalitas, ketergantungan digital, dan ketimpangan infrastruktur di berbagai daerah.

Sebagai organisasi profesi terbesar, PGRI seharusnya tidak mendorong AI sebagai standar baku pembuatan modul, melainkan mendorongnya sebagai regulasi batasan dan alat bantu (tool) pendukung.

Berikut adalah analisis strategis mengenai pro, kontra, dan peran yang seharusnya diambil oleh PGRI:

1. Sisi Positif: Efisiensi Administrasi dan Solusi Burnout Guru

Jika PGRI menginisiasi standarisasi panduan penggunaan AI Generatif (seperti ChatGPT, Gemini, atau platform lokal berbasis AI), ada beberapa keuntungan nyata bagi guru:

• Memangkas Waktu Administrasi Beban Kerja: Salah satu pemicu utama mental burnout guru adalah kewajiban menyusun administrasi modul ajar yang rumit dan menyita waktu. AI mampu menyusun draf Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan modul ajar dalam hitungan menit, sehingga guru bisa kembali fokus pada interaksi nyata di kelas.

• Meratakan Kualitas Draf Pembelajaran: Bagi guru-guru di daerah terpencil yang minim akses pelatihan literasi kurikulum baru, AI Generatif dapat bertindak sebagai «asisten pribadi» yang menyediakan referensi metode pembelajaran interaktif standar nasional.

2. Sisi Negatif & Risiko: «Halusinasi» AI dan Matinya Kreativitas Pedagogi

Standarisasi pembuatan modul menggunakan AI secara nasional memiliki risiko sistemik yang sangat berbahaya bagi dunia pendidikan:

1. Risiko Halusinasi Data dan Bias Konteks: AI Generatif bekerja berdasarkan probabilitas data, bukan kebenaran absolut. Sering kali AI memunculkan informasi fiktif (hallucination). Jika draf modul langsung distandarisasi tanpa kurasi ketat, materi pelajaran yang salah akan menyebar secara masif kepada siswa.

2. Ketergantungan Komparatif & Kemunduran Kompetensi: Jika pembuatan modul dipermudah lewat AI, dikhawatirkan guru akan kehilangan kemampuan dasar pedagogi dalam merancang kurikulum. Guru berisiko sekadar melakukan copy-paste tanpa memahami karakteristik psikologis dan kebutuhan riil siswa di kelas mereka masing-masing.

3. Ketimpangan Infrastruktur (Digital Divide): Menetapkan AI sebagai standar nasional tidak adil bagi guru-guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih mengalami kendala jaringan listrik dan internet stabil.

Matriks Kebijakan: AI sebagai Pembuat vs AI sebagai Asisten

3. Langkah Strategis yang Harus Diambil PGRI

Bukannya mendesak standarisasi yang kaku, PGRI sebaiknya mendorong pemerintah (Kemendikbudristek) untuk merumuskan «Kode Etik dan Panduan Literasi AI untuk Pendidik.» Langkah konkretnya meliputi:

• Prinsip Human-in-the-Loop: PGRI harus mengampanyekan bahwa modul ajar yang sah adalah modul yang tetap dikurasi, dikritisi, dan disesuaikan oleh guru manusia. AI hanya boleh digunakan maksimal untuk membuat draf awal (60% struktur dasar), sementara 40% sisanya wajib berupa adaptasi kontekstual guru terhadap kondisi siswanya.

• Pelatihan Literasi Prompting (Bukan Sekadar Memakai): PGRI perlu menyelenggarakan pelatihan masif mengenai cara memberikan instruksi (prompting) yang efektif dan aman kepada AI agar menghasilkan materi yang bebas dari bias gender, SARA, dan radikalisme.

• Advokasi Perlindungan Hak Cipta Intelektual: PGRI harus memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak mengurangi penilaian profesionalisme guru dalam sertifikasi. Guru yang mampu merancang modul secara otentik tanpa AI harus tetap mendapatkan apresiasi yang setara atau lebih tinggi.

Kesimpulan

Kurikulum berbasis AI Generatif adalah alat efisiensi yang luar biasa, namun ia tidak akan pernah bisa menggantikan intuisi, kasih sayang, dan pemahaman moral seorang guru di dalam kelas. PGRI harus berdiri di posisi tengah: menyambut baik efisiensi teknologinya, namun menolak keras jika teknologi tersebut digunakan untuk mendepersonalisasi profesi guru menjadi sekadar robot administrator.

Standarisasi nasional seharusnya berfokus pada kualitas capaian kompetensi siswa, bukan pada keseragaman alat yang digunakan untuk mengetik modul ajar.

Menurut Anda, apakah adil jika di masa depan kompetensi seorang guru dinilai dari seberapa mahir mereka mengoperasikan dan mengoreksi hasil kerja AI di sekolah?