Siaran Pers PGRI:

Menu MBG dan Risiko Alergi Siswa: Panduan PGRI untuk Guru Pengawas Logistik

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pedoman operasional dan panduan advokasi resmi Mitigasi Risiko Alergi Siswa dan Prosedur Pengawasan Makanan Masuk pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen ini diterbitkan untuk memberikan kejelasan batasan tugas, prosedur keselamatan, serta pelindungan hukum bagi para guru yang bertugas mengawasi logistik makanan di sekolah, guna mengantisipasi insiden medis seperti syok anafilaksis, intoleransi makanan, hingga keracunan akibat pengiriman menu MBG yang mengandung bahan alergen (seperti seafood, kacang-kacangan, telur, atau produk susu).

PGRI menegaskan bahwa keselamatan jiwa siswa adalah prioritas utama. Namun, tanggung jawab identifikasi bahan medis, uji klinis, dan racikan gizi sepenuhnya berada di tangan penyedia jasa (vendor dapur MBG) serta Dinas Kesehatan, bukan menjadi beban teknis individu pendidik di kelas.

4 Langkah Panduan Operasional Pengawasan Logistik MBG

1. Pendataan Registri Alergi Siswa Berbasis Data Orang Tua

PGRI menginstruksikan pihak sekolah untuk mengumpulkan formulir Registri Kesehatan & Alergi Siswa yang diisi langsung oleh orang tua/wali murid saat awal semester. Data alergi ini diserahkan secara resmi kepada Satgas MBG dan Penyedia Jasa Boga (Vendor) sebagai dokumen acuan wajib dalam meracik dan menandai (labelling) kemasan makanan khusus bagi siswa yang memiliki riwayat alergi.

2. Prosedur Visual Inspection & Pemisahan Kemasan Berisiko

Guru yang bertugas mengawasi logistik bertindak sebatas pengawas administratif dan visual (Visual Inspection) saat makanan tiba di sekolah. Guru memastikan bahwa kemasan makanan khusus alergi telah terlabeli dengan jelas dari pihak vendor dan terpisah dari kemasan reguler. Jika ditemukan kemasan yang rusak, berbau mencurigakan, atau tanpa label alergen yang jelas, guru berhak menahan makanan tersebut untuk tidak dibagikan.

3. Protokol Tanggap Darurat Medis (First-Aid Protocol) Sekolah

Sekolah wajib memiliki SOP Penanganan Darurat jika terjadi reaksi alergi mendadak pada siswa. Guru bertugas melakukan pertolongan pertama dasar (First Aid), mengisolasi siswa yang bergejala, dan langsung menghubungkan dengan tim medis Puskesmas penanggung jawab wilayah. Guru dilarang keras memberikan obat-obatan keras secara mandiri tanpa petunjuk tim medis.

4. Pelindungan Hukum & Imunitas Medis via LKBH PGRI

PGRI menjamin imunitas hukum penuh bagi pendidik dari segala bentuk tuntutan pidana maupun perdata jika terjadi insiden alergi atau reaksi medis siswa akibat konsumsi MBG. Melalui LKBH PGRI, organisasi akan pasang badan membela guru, selama guru telah menjalankan prosedur pengawasan visual dan pendataan registri sesuai panduan operasional.

Matriks Mitigasi Risiko Alergi & Batasan Tanggung Jawab

«Menjaga anak-anak dari risiko alergi adalah bentuk kehati-hatian kita bersama. Namun, batasan tugas harus jelas: vendor wajib menjamin keamanan bahan pangan, dan LKBH PGRI akan berdiri paling depan memastikan tidak ada guru yang dikriminalisasi atas insiden medis yang di luar kewenangan pedagogisnya.» — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.